Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Peretasan merupakan istilah penting dalam digital, internet & data pribadi. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Berikut pengertian Peretasan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Peretasan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks teknologi informasi, sistem elektronik, atau pelindungan data. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Peretasan.
Rujukan utamanya adalah UU PDP dan UU ITE beserta aturan pelaksanaannya. Penerapan pada kasus digital harus memperhatikan jenis data, dasar pemrosesan, keamanan sistem, kewenangan pengendali/prosesor, serta konteks pidana/perdata bila relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Peretasan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta atau dokumen yang berkaitan dengan Peretasan. Untuk menilai penerapannya, perlu diperiksa kronologi, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta ketentuan yang berlaku dalam konteks digital, internet & data pribadi. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Peretasan dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
JDIH BPK — UU 27/2022 PDP: https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%201%20Tahun%202024%20tentang%20Perubahan%20Kedua%20UU%20ITE
JDIH BPK — Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2071%20Tahun%202019
Glosarium Peraturan JDIH BPK: https://peraturan.bpk.go.id/Glosarium
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Peretasan beserta jawaban ringkasnya.
Peretasan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks teknologi informasi, sistem elektronik, atau pelindungan data. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, dan PP Nomor 71 Tahun 2019. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks istilah dan fakta yang dihadapi.
Tidak selalu. Makna dan akibat hukum suatu istilah dapat berbeda menurut bidang hukum, jenis hubungan hukum, tahap proses, dan peraturan khusus yang berlaku.
Periksa kronologi, dokumen, bukti, pihak yang terlibat, kewenangan lembaga, tenggat waktu, serta peraturan terbaru yang secara khusus mengatur persoalan tersebut.
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif. Perkara nyata harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Peretasan? Sampaikan di sini.