Rujukan Hukum
Rujukan disesuaikan dengan bentuk badan usaha dan isu yang dibahas. Perseroan terbatas mengikuti UU 40/2007 beserta perubahannya; kepailitan dan PKPU mengikuti UU 37/2004; beneficial owner dan perizinan mengikuti peraturan khusus.
P
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Perizinan Berusaha
Bisnis, Korporasi & Persaingan›Hukum Korporasi & Transaksi
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Perizinan Berusaha merupakan istilah penting dalam bisnis, perusahaan & kepailitan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Definisi
Berikut pengertian Perizinan Berusaha serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Perizinan Berusaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Perizinan Berusaha.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Perizinan Berusaha dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta atau dokumen yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha. Untuk menilai penerapannya, perlu diperiksa kronologi, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta ketentuan yang berlaku dalam konteks bisnis, perusahaan & kepailitan. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Perizinan Berusaha dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%2040%20Tahun%202007%20tentang%20Perseroan%20Terbatas
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%2037%20Tahun%202004%20tentang%20Kepailitan%20dan%20PKPU
JDIH BPK — Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilik Manfaat: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Peraturan%20Presiden%20Nomor%2013%20Tahun%202018%20tentang%20Pemilik%20Manfaat
Glosarium Peraturan JDIH BPK: https://peraturan.bpk.go.id/Glosarium
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Perizinan Berusaha beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha?
A
Perizinan Berusaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
QApa dasar hukum Perizinan Berusaha?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta peraturan perizinan dan pemilik manfaat yang relevan. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks istilah dan fakta yang dihadapi.
QApakah Perizinan Berusaha selalu mempunyai arti yang sama dalam setiap perkara?
A
Tidak selalu. Makna dan akibat hukum suatu istilah dapat berbeda menurut bidang hukum, jenis hubungan hukum, tahap proses, dan peraturan khusus yang berlaku.
QApa yang perlu diperiksa ketika menghadapi persoalan terkait Perizinan Berusaha?
A
Periksa kronologi, dokumen, bukti, pihak yang terlibat, kewenangan lembaga, tenggat waktu, serta peraturan terbaru yang secara khusus mengatur persoalan tersebut.
QApakah contoh Perizinan Berusaha dalam Kamus Hukum merupakan nasihat hukum?
A
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif. Perkara nyata harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku.
Jelajahi Huruf PIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →Jelajahi KategoriBisnis, Korporasi & Persaingan →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Perizinan Berusaha? Sampaikan di sini.