Pasal 2 dan ketentuan permohonan — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Permohonan Pernyataan Pailit dalam entri Kamus Hukum ini.
Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Permohonan Pernyataan Pailit merupakan istilah penting dalam hukum kepailitan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Permohonan Pernyataan Pailit adalah permohonan kepada pengadilan agar debitor dinyatakan pailit apabila syarat yang ditentukan undang-undang terpenuhi dan pihak pemohon berwenang mengajukannya.
Berikut pengertian Permohonan Pernyataan Pailit serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Permohonan Pernyataan Pailit adalah permohonan kepada pengadilan agar debitor dinyatakan pailit apabila syarat yang ditentukan undang-undang terpenuhi dan pihak pemohon berwenang mengajukannya.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Permohonan Pernyataan Pailit.
Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Permohonan Pernyataan Pailit dalam entri Kamus Hukum ini.
UU 37/2004 masih berlaku, tetapi sebagian ketentuan mengenai permohonan pailit dan PKPU bagi lembaga sektor keuangan telah dicabut oleh UU 4/2023. UU 4/2023 kemudian diubah dengan UU 4/2026; status subjek sektor keuangan harus diverifikasi sebelum menerapkan norma.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
1 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Permohonan Pernyataan Pailit dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terdapat fakta yang menunjukkan permohonan kepada pengadilan agar debitor dinyatakan pailit apabila syarat yang ditentukan undang-undang terpenuhi dan pihak pemohon berwenang mengajukannya. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Permohonan Pernyataan Pailit. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Permohonan Pernyataan Pailit tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sumber Resmi↗
Sumber perubahan sektor keuangan — UU 4/2023: Sumber Resmi↗
Perubahan terbaru P2SK — UU 4/2026: Sumber Resmi↗
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Permohonan Pernyataan Pailit dapat dibaca semua pengunjung.
Permohonan Pernyataan Pailit pada pokoknya berarti permohonan kepada pengadilan agar debitor dinyatakan pailit apabila syarat yang ditentukan undang-undang terpenuhi dan pihak pemohon berwenang mengajukannya.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 2 dan ketentuan permohonan — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Permohonan Pernyataan Pailit dalam konteks UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup atau akibat hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu memahami pihak, tindakan, hak, kewajiban, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Kepailitan dan PKPU.
Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Telusuri aturan terkait, simpan catatan, dan bangun riset hukum yang lebih terarah dari istilah ini.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Permohonan Pernyataan Pailit? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.