PORTAL REGULASIUU

UU No. 40 Tahun 1999

Tentang

Pers

● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Regulasi

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
40Nomor
1999Tahun Terbit
21Total Pasal
35.5KTotal Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
DAFTAR ISI TERSTRUKTUR

21 Pasal siap dibaca

Pasal ditampilkan satu per satu agar lebih ringan, mudah dicari, dan nyaman dibaca di desktop, tablet maupun HP.

Mulai dari Pasal 1 →
NASKAH REGULASI

UU Nomor 40 Tahun 1999

Diperbarui 18 September 2026
Naskah regulasi tersedia dalam 21 Pasal terstruktur.

Naskah disajikan pasal demi pasal agar halaman tetap ringan dan nyaman dibaca. Gunakan Daftar Isi Regulasi atau tombol “Mulai dari Pasal 1”.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
PersDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…

Dewan PersDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Dewan Pers merupakan lembaga independen dalam sistem pers Indonesia yang keberadaannya diatur secara khusus dalam Pasal 15 UU…

Hak JawabDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang memberikan tanggapan atau sanggahan atas pemberitaan berupa fakta yang merugikan…

Hak KoreksiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan pers, baik tentang dirinya…

Hak TolakDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Hak Tolak adalah hak wartawan, karena profesinya, untuk menolak mengungkap nama atau identitas lain dari sumber berita yang…

Kantor BeritaDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Kantor Berita adalah perusahaan pers yang melayani media dan masyarakat umum dalam memperoleh informasi.Ketentuan definisi utama adalah Pasal…

Kewajiban KoreksiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Kewajiban Koreksi adalah keharusan pers melakukan koreksi atau ralat atas informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak…

Kode Etik JurnalistikDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini

Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang menjadi pedoman perilaku profesional wartawan.Ketentuan definisi utama adalah Pasal…

SHARE

Bagikan Regulasi Ini

REGULASI TERBARU

  1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
  2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
  3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
  4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
  5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara

Lihat Konteks dan Keterkaitan Regulasi

Hubungkan regulasi ini dengan pasal, istilah, putusan, dan catatan riset Anda dalam satu alur.

Mulai Riset Premium Rp149.000/Seumur Hidup Lihat Semua Fitur