Smart Legal Summary Regulasi
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
21 Pasal siap dibaca
Pasal ditampilkan satu per satu agar lebih ringan, mudah dicari, dan nyaman dibaca di desktop, tablet maupun HP.
UU Nomor 40 Tahun 1999
Naskah disajikan pasal demi pasal agar halaman tetap ringan dan nyaman dibaca. Gunakan Daftar Isi Regulasi atau tombol “Mulai dari Pasal 1”.
Istilah Terkait
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
Dewan PersDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniDewan Pers merupakan lembaga independen dalam sistem pers Indonesia yang keberadaannya diatur secara khusus dalam Pasal 15 UU…
Hak JawabDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniHak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang memberikan tanggapan atau sanggahan atas pemberitaan berupa fakta yang merugikan…
Hak KoreksiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniHak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan pers, baik tentang dirinya…
Hak TolakDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniHak Tolak adalah hak wartawan, karena profesinya, untuk menolak mengungkap nama atau identitas lain dari sumber berita yang…
Kantor BeritaDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniKantor Berita adalah perusahaan pers yang melayani media dan masyarakat umum dalam memperoleh informasi.Ketentuan definisi utama adalah Pasal…
Kewajiban KoreksiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniKewajiban Koreksi adalah keharusan pers melakukan koreksi atau ralat atas informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak…
Kode Etik JurnalistikDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniKode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang menjadi pedoman perilaku profesional wartawan.Ketentuan definisi utama adalah Pasal…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Regulasi Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara