Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Persekongkolan Usaha merupakan istilah penting dalam hukum persaingan usaha. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Berikut pengertian Persekongkolan Usaha serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Persekongkolan Usaha adalah bentuk kerja sama antarpelaku usaha atau dengan pihak lain yang dilakukan untuk mengatur atau menentukan pihak tertentu dalam kegiatan usaha sehingga dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU 5/1999 tentang Persaingan Usaha beserta perubahannya. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Persekongkolan Usaha.
Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Persekongkolan Usaha dalam entri Kamus Hukum ini.
UU 5/1999 menjadi dasar utama larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan telah mengalami perubahan melalui rezim Cipta Kerja.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Persekongkolan Usaha dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 5/1999 tentang Persaingan Usaha beserta perubahannya, terdapat fakta yang menunjukkan bentuk kerja sama antarpelaku usaha atau dengan pihak lain yang dilakukan untuk mengatur atau menentukan pihak tertentu dalam kegiatan usaha sehingga dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Persekongkolan Usaha.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Persekongkolan Usaha dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta perubahannya: https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Persekongkolan Usaha beserta jawaban ringkasnya.
Persekongkolan Usaha pada pokoknya berarti bentuk kerja sama antarpelaku usaha atau dengan pihak lain yang dilakukan untuk mengatur atau menentukan pihak tertentu dalam kegiatan usaha sehingga dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.
Sumber utama yang digunakan dalam entri ini adalah Ketentuan persekongkolan — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta perubahannya.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Persekongkolan Usaha dalam konteks UU 5/1999 tentang Persaingan Usaha beserta perubahannya; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup atau konsekuensi hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu pembaca memahami pihak, tindakan, kewenangan, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Persaingan Usaha.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Persekongkolan Usaha? Sampaikan di sini.