Pidana Tambahan

Pasal 64 membagi pidana menjadi tiga kelompok, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu.

Pasal 66 menjadi ketentuan utama mengenai pidana tambahan. Jenis pidana tambahan terdiri atas: pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pasal ini juga menentukan bahwa pidana tambahan dapat dikenakan apabila pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan dan dapat dijatuhkan satu jenis atau lebih.

Pasal 86 menentukan bentuk hak yang dapat dicabut, antara lain hak memegang jabatan publik tertentu, hak menjadi anggota TNI dan Polri, hak memilih dan dipilih, hak tertentu dalam perwalian, hak menjalankan profesi tertentu, serta hak memperoleh pembebasan bersyarat. Pasal 87 sampai Pasal 90 mengatur kondisi serta jangka waktu pencabutan hak tersebut.

Ketentuan ini mengatur lebih lanjut beberapa bentuk pidana tambahan, yaitu: Pasal 91 dan Pasal 92: perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; Pasal 93: pengumuman putusan hakim; Pasal 94: pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris; Pasal 95: pencabutan izin tertentu. Penjelasan resmi Pasal 66 juga menyatakan bahwa ganti rugi dalam ketentuan tersebut sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai perlindungan saksi dan korban.

Pasal 96 mengatur pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat, sedangkan Pasal 97 memungkinkan kewajiban adat dijatuhkan meskipun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat. Setelah perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, Pasal 66 ayat (6) menetapkan pengecualian penting: pemenuhan kewajiban adat menjadi pidana pokok untuk tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah.