KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Piutang Fidusia

Perdata›Jaminan Fidusia

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf P

Piutang Fidusia merupakan istilah penting dalam hukum jaminan kebendaan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Piutang Fidusia merupakan istilah penting dalam hukum jaminan kebendaan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Piutang Fidusia serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Piutang Fidusia adalah hak untuk menerima pembayaran yang dijamin dengan jaminan fidusia sesuai perjanjian pokok.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Piutang Fidusia harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 dan ketentuan piutang — Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Piutang Fidusia dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 42/1999 berstatus berlaku. Ketentuan eksekusi dan cidera janji harus dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan perkembangan putusan terkait.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Piutang Fidusia.

Pasal 1 dan ketentuan piutang — Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Piutang Fidusia dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 42/1999 berstatus berlaku. Ketentuan eksekusi dan cidera janji harus dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan perkembangan putusan terkait.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Piutang Fidusia dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat fakta yang menunjukkan hak untuk menerima pembayaran yang dijamin dengan jaminan fidusia sesuai perjanjian pokok. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Piutang Fidusia.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.