KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Ponsel Siswa Hilang setelah Disita

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

108 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Ponsel Siswa Hilang setelah Disita merupakan masalah hukum praktis dalam bidang sekolah & kampus. Ponsel siswa hilang setelah disita adalah keadaan ketika sekolah atau guru mengambil ponsel berdasarkan aturan disiplin, tetapi kemudian tidak dapat mengembalikan barang tersebut kepada siswa atau orang tua.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

Ponsel siswa hilang setelah disita adalah keadaan ketika sekolah atau guru mengambil ponsel berdasarkan aturan disiplin, tetapi kemudian tidak dapat mengembalikan barang tersebut kepada siswa atau orang tua.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Ponsel Siswa Hilang setelah Disita serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Sekolah dapat memiliki aturan mengenai penggunaan ponsel, tetapi ketika barang disita, penguasaan tersebut menimbulkan kewajiban untuk menjaga dan mencatat barang sampai dikembalikan. Prosedur penyitaan, tempat penyimpanan, dan pihak yang menerima barang perlu jelas.

Pengertian Menurut Peraturan

Ponsel Siswa Hilang setelah Disita tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, persoalan ini dinilai melalui hak, kewajiban, bukti, prosedur, dan akibat hukum yang relevan. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Ponsel Siswa Hilang setelah Disita.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Ponsel Siswa Hilang setelah Disita dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Guru menyita ponsel karena digunakan saat pelajaran dan menyimpannya di ruang guru. Ketika orang tua datang mengambil, ponsel tidak ditemukan. Sekolah perlu menelusuri rantai penyimpanan.