Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi merupakan istilah penting dalam hukum acara mahkamah konstitusi. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh penerapan, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi adalah forum internal hakim konstitusi untuk membahas, menilai, dan mengambil keputusan atas perkara yang telah diperiksa.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Untuk penerapan pada perkara, administrasi, transaksi, layanan, atau hubungan hukum tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi.
Ketentuan kewenangan, kelembagaan, dan hukum acara terkait dalam UU Mahkamah Konstitusi — Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
Catatan penerapan — UU 24/2003 berstatus berlaku dan telah beberapa kali diubah, termasuk melalui UU 7/2020. Hukum acara konkret juga mengikuti Peraturan Mahkamah Konstitusi dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, terdapat fakta yang berkaitan dengan forum internal hakim konstitusi untuk membahas, menilai, dan mengambil keputusan atas perkara yang telah diperiksa. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus menggunakan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020: https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069/uu-no-24-tahun-2003
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi beserta jawaban ringkasnya.
Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada pokoknya berarti forum internal hakim konstitusi untuk membahas, menilai, dan mengambil keputusan atas perkara yang telah diperiksa.
Rujukan utama entri ini adalah Ketentuan kewenangan, kelembagaan, dan hukum acara terkait dalam UU Mahkamah Konstitusi — Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi dalam konteks Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, risiko, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi? Sampaikan di sini.