Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Dua Puluh Tahun: Pengertian…

Pengertian Singkat

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Dua Puluh Tahun merupakan istilah penting dalam hukum pemajuan kebudayaan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Dua Puluh Tahun serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Dua Puluh Tahun adalah istilah yang digunakan dalam hukum pemajuan kebudayaan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan, pendataan, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, penghargaan, pendanaan, partisipasi, atau kerja sama kebudayaan. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, hubungan para pihak, standar atau tata kelola yang relevan, serta fakta konkret.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Dua Puluh Tahun harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

UU 5/2017 dan PP 87/2021 berstatus berlaku. PP 87/2021 mengatur rencana induk, sistem pendataan, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penghargaan.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, kebijakan teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Dua Puluh Tahun.

01

UU 5/2017 dan PP 87/2021 berstatus berlaku. PP 87/2021 mengatur rencana induk, sistem pendataan, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penghargaan.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, kebijakan teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Dua Puluh Tahun dalam situasi yang mungkin terjadi.

01

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu kegiatan, pelayanan, penyelenggaraan, atau sengketa terdapat persoalan mengenai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Dua Puluh Tahun. Untuk menilai penerapannya dalam Pemajuan Kebudayaan, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, standar yang digunakan, serta ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.