Ketentuan RUPS tahunan — Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami RUPS Tahunan dalam entri Kamus Hukum ini.
Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
RUPS Tahunan merupakan istilah penting dalam hukum perseroan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
RUPS Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu setelah tahun buku berakhir untuk membahas agenda tahunan perseroan.
Berikut pengertian RUPS Tahunan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
RUPS Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu setelah tahun buku berakhir untuk membahas agenda tahunan perseroan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan RUPS Tahunan.
Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami RUPS Tahunan dalam entri Kamus Hukum ini.
UU 40/2007 berstatus berlaku dan telah diubah melalui rezim Cipta Kerja. Untuk pendirian dan perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, baca pula ketentuan perubahan dan peraturan pelaksana.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan RUPS Tahunan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas sebagaimana diubah UU 6/2023, terdapat fakta yang menunjukkan Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu setelah tahun buku berakhir untuk membahas agenda tahunan perseroan. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep RUPS Tahunan. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan RUPS Tahunan tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Telusuri aturan terkait, simpan catatan, dan bangun riset hukum yang lebih terarah dari istilah ini.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai RUPS Tahunan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.