KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Advokat

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1.3K ViewsHuruf A

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Singkat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Advokat serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Definisi tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adapun jasa hukum yang diberikan dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Kebebasan tersebut bukan berarti advokat dapat bertindak tanpa batas. Pelaksanaan tugasnya harus tetap berpegang pada hukum, kode etik, iktikad baik, serta kepentingan pembelaan klien.

Seseorang tidak otomatis menjadi advokat hanya karena telah memperoleh gelar sarjana hukum. Calon advokat harus memenuhi persyaratan pengangkatan, mengikuti pendidikan khusus profesi, lulus ujian profesi, menjalani magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat, diangkat oleh organisasi advokat, serta mengucapkan sumpah atau janji dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi sesuai domisili hukumnya.

Istilah advokat sering disamakan dengan pengacara, kuasa hukum, atau konsultan hukum. Dalam penggunaan sehari-hari istilah tersebut dapat merujuk pada pekerjaan yang serupa. Namun, advokat merupakan sebutan profesi yang secara resmi digunakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Sementara itu, kuasa hukum menjelaskan kedudukan seseorang yang menerima kuasa untuk mewakili kepentingan pihak tertentu.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Advokat harus dibaca terutama berdasarkan ketentuan berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: terutama Pasal 27 ayat (1) mengenai persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: menjadi dasar utama pengaturan profesi advokat, termasuk definisi, pengangkatan, sumpah, status, hak, kewajiban, pengawasan, kode etik, organisasi profesi, serta penindakan terhadap advokat.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Advokat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 — terutama Pasal 27 ayat (1) mengenai persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat — menjadi dasar utama pengaturan profesi advokat, termasuk definisi, pengangkatan, sumpah, status, hak, kewajiban, pengawasan, kode etik, organisasi profesi, serta penindakan terhadap advokat. Peraturan ini tercatat dalam basis data JDIH BPK.

Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Advokat — mendefinisikan advokat dan bentuk-bentuk jasa hukum yang dapat diberikannya.

Pasal 2 sampai Pasal 4 UU Advokat — mengatur pendidikan profesi, pengangkatan, persyaratan, serta kewajiban mengucapkan sumpah atau janji sebelum menjalankan profesi.

Pasal 5 UU Advokat — menetapkan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dengan wilayah kerja meliputi seluruh Indonesia.

Pasal 14 sampai Pasal 22 UU Advokat — mengatur kebebasan menjalankan profesi, hak memperoleh informasi, larangan diskriminasi, kerahasiaan hubungan dengan klien, honorarium, dan kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 — memengaruhi pemaknaan Pasal 16 UU Advokat mengenai perlindungan advokat ketika menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma — mengatur pelaksanaan kewajiban advokat memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

1 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Advokat dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh 1 — Pendampingan perkara pidana

A ditetapkan sebagai tersangka dan meminta seorang advokat mendampinginya dalam pemeriksaan di kepolisian. Advokat tersebut mempelajari perkara, memberikan nasihat hukum, memastikan hak A dipenuhi, dan mendampinginya selama pemeriksaan.

Situasi ini merupakan pelaksanaan profesi advokat karena advokat memberikan pendampingan dan pembelaan untuk kepentingan hukum klien. Pendampingan tidak berarti advokat membenarkan perbuatan klien atau menjamin klien akan dibebaskan.

Contoh 2 — Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

PT XYZ menghadapi perselisihan kontrak dengan perusahaan lain. Advokat perusahaan memeriksa perjanjian, menyusun pendapat hukum, mengirimkan somasi, dan mewakili klien dalam perundingan.

Contoh ini termasuk jasa advokat meskipun perkara belum diajukan ke pengadilan. Jasa hukum advokat dapat diberikan di dalam maupun di luar pengadilan.

Contoh 3 — Bantuan hukum cuma-cuma

B merupakan warga tidak mampu yang menghadapi gugatan mengenai tempat tinggalnya. Setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, B memperoleh pendampingan advokat tanpa membayar honorarium.

Situasi tersebut merupakan ilustrasi bantuan hukum cuma-cuma. Pasal 22 UU Advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.