KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Serikat Pekerja di Perusahaan

Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial›Ketenagakerjaan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

16 ViewsHuruf S

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Serikat Pekerja di Perusahaan merupakan istilah penting dalam hukum hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Serikat Pekerja di Perusahaan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Serikat Pekerja di Perusahaan adalah istilah yang digunakan dalam hukum hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan peraturan perusahaan, PKB, serikat pekerja, waktu kerja, cuti, pengupahan, disiplin, PHK, pesangon, perundingan, atau hak setelah PHK. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Serikat Pekerja di Perusahaan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

UU 2/2004 berstatus berlaku dan harus dibaca dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, termasuk Putusan 132/PUU-XXIII/2025 mengenai tenggang waktu gugatan PHK.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Serikat Pekerja di Perusahaan.

UU 2/2004 berstatus berlaku dan harus dibaca dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, termasuk Putusan 132/PUU-XXIII/2025 mengenai tenggang waktu gugatan PHK.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Serikat Pekerja di Perusahaan dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis: Seorang pekerja dan perusahaan menghadapi persoalan yang berkaitan dengan “Serikat Pekerja di Perusahaan”. Mereka memeriksa perjanjian kerja, kebijakan perusahaan, bukti pelaksanaan pekerjaan, serta aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Hak dan kewajiban masing-masing ditentukan berdasarkan fakta dan ketentuan yang relevan, bukan semata-mata pernyataan salah satu pihak.