Sertifikasi Kesesuaian merupakan istilah penting dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian. Entri ini disusun untuk membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Pengertian Singkat
Sertifikasi Kesesuaian adalah proses penilaian dan pengakuan formal terhadap pemenuhan persyaratan mengenai kesesuaian sesuai hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Sertifikasi Kesesuaian serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Sertifikasi Kesesuaian adalah proses penilaian dan pengakuan formal terhadap pemenuhan persyaratan mengenai kesesuaian sesuai hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian. Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Sertifikasi Kesesuaian harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Pasal 1 dan ketentuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
Catatan penerapan: UU 20/2014 berstatus berlaku. Penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, pengujian, inspeksi, dan kalibrasi perlu dibaca bersama peraturan pelaksana dan standar teknis yang relevan.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
♛
Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Sertifikasi Kesesuaian.
01
Pasal 1 dan ketentuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terkait — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
Catatan penerapan — UU 20/2014 berstatus berlaku. Penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, pengujian, inspeksi, dan kalibrasi perlu dibaca bersama peraturan pelaksana dan standar teknis yang relevan.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Sertifikasi Kesesuaian dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, terdapat fakta yang berkaitan dengan proses penilaian dan pengakuan formal terhadap pemenuhan persyaratan mengenai kesesuaian sesuai hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, standar, prosedur, atau kewajiban yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Sertifikasi Kesesuaian. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
01
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian: Sumber Resmi↗
FAQ Hukum Praktis + PREMIUM
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Sertifikasi Kesesuaian dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Sertifikasi Kesesuaian?
A
Sertifikasi Kesesuaian pada pokoknya berarti proses penilaian dan pengakuan formal terhadap pemenuhan persyaratan mengenai kesesuaian sesuai hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian.
QApa dasar hukum Sertifikasi Kesesuaian?
A
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terkait — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
QApakah pengertian Sertifikasi Kesesuaian selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Sertifikasi Kesesuaian dalam konteks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
QMengapa Sertifikasi Kesesuaian penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami subjek, objek, kegiatan, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau tata kelola yang relevan dalam Hukum Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hukum IndonesiaHukum Standardisasi dan Penilaian KesesuaianSertifikasi KesesuaianStandardisasi
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Sertifikasi Kesesuaian? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Sertifikasi Kesesuaian? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.