Sisa Hasil Usaha merupakan istilah penting dalam hukum perkoperasian. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh penerapan, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Pengertian Singkat
Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, kewajiban lain, dan pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Sisa Hasil Usaha serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, kewajiban lain, dan pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Sisa Hasil Usaha harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Catatan penerapan: UU 25/1992 berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan melalui rezim Cipta Kerja serta UU 4/2023 pada kegiatan koperasi sektor jasa keuangan. Penerapan konkret harus membaca norma terbaru.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
♛
Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Catatan penerapan — UU 25/1992 berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan melalui rezim Cipta Kerja serta UU 4/2023 pada kegiatan koperasi sektor jasa keuangan. Penerapan konkret harus membaca norma terbaru.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Sisa Hasil Usaha dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada bagian terkait, terdapat fakta yang berkaitan dengan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, kewajiban lain, dan pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Sisa Hasil Usaha. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus menggunakan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Sisa Hasil Usaha dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Sisa Hasil Usaha?
A
Sisa Hasil Usaha pada pokoknya berarti pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, kewajiban lain, dan pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
QApa dasar hukum Sisa Hasil Usaha?
A
Rujukan utama entri ini adalah Ketentuan umum dan ketentuan Perkoperasian terkait — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada bagian terkait.
QApakah pengertian Sisa Hasil Usaha selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Sisa Hasil Usaha dalam konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada bagian terkait; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
QMengapa Sisa Hasil Usaha penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, risiko, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Perkoperasian.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hukum IndonesiaHukum PerkoperasianSisa Hasil Usaha
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Sisa Hasil Usaha? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Sisa Hasil Usaha? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.