Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Sistem Informasi Jasa Konstruksi merupakan istilah penting dalam hukum jasa konstruksi. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh penerapan, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Sistem Informasi Jasa Konstruksi merupakan istilah penting dalam hukum jasa konstruksi. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh penerapan, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Sistem Informasi Jasa Konstruksi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah sistem informasi terintegrasi yang memuat data dan informasi penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk pembinaan, pengawasan, dan pelayanan publik.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk penerapan pada perkara, kontrak, layanan, kebijakan, atau hubungan hukum tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
Catatan penerapan — UU 2/2017 berstatus berlaku dan telah diubah melalui UU 6/2023. Pelaksanaan teknis juga tunduk pada peraturan pelaksana sektor pekerjaan umum dan perizinan berusaha.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan sistem informasi terintegrasi yang memuat data dan informasi penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk pembinaan, pengawasan, dan pelayanan publik. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus menggunakan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: https://peraturan.bpk.go.id/Details/37637/uu-no-2-tahun-2017
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Sistem Informasi Jasa Konstruksi beserta jawaban ringkasnya.
Sistem Informasi Jasa Konstruksi pada pokoknya berarti sistem informasi terintegrasi yang memuat data dan informasi penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk pembinaan, pengawasan, dan pelayanan publik.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Jasa Konstruksi terkait — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dalam konteks Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, risiko, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Jasa Konstruksi.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Sistem Informasi Jasa Konstruksi? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.