Sistem Layanan Informasi Keuangan merupakan istilah penting dalam hukum layanan digital dan operasional perbankan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Pengertian Singkat
Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah istilah yang digunakan dalam hukum layanan digital dan operasional perbankan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan layanan digital, keamanan siber, data nasabah, rahasia bank, SLIK, kredit, transfer dana, agen bank, rekening, pengaduan, atau penyelesaian sengketa.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Sistem Layanan Informasi Keuangan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah istilah yang digunakan dalam hukum layanan digital dan operasional perbankan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan layanan digital, keamanan siber, data nasabah, rahasia bank, SLIK, kredit, transfer dana, agen bank, rekening, pengaduan, atau penyelesaian sengketa. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, sistem atau layanan yang digunakan, serta fakta konkret.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Sistem Layanan Informasi Keuangan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
POJK 21/2023, POJK 44/2024, POJK 11/2024, dan POJK 26/2024 berstatus berlaku dan menjadi rujukan penting untuk layanan digital, rahasia bank, SLIK, serta perluasan kegiatan usaha.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, Peraturan OJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, Peraturan OJK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank, Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang SLIK, dan Peraturan OJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan.
01
POJK 21/2023, POJK 44/2024, POJK 11/2024, dan POJK 26/2024 berstatus berlaku dan menjadi rujukan penting untuk layanan digital, rahasia bank, SLIK, serta perluasan kegiatan usaha.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, Peraturan OJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, Peraturan OJK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank, Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang SLIK, dan Peraturan OJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis: Sebuah organisasi mengelola informasi atau sistem yang berkaitan dengan “Sistem Layanan Informasi Keuangan”. Sebelum data digunakan atau diberikan kepada pihak lain, pengelola memeriksa dasar kewenangan, tujuan penggunaan, hak pihak terkait, keamanan, dan pembatasan yang diwajibkan aturan. Penggunaan tidak otomatis sah hanya karena data telah tersedia secara teknis.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan?
A
Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah istilah yang digunakan dalam hukum layanan digital dan operasional perbankan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan layanan digital, keamanan siber, data nasabah, rahasia bank, SLIK, kredit, transfer dana, agen bank, rekening, pengaduan, atau penyelesaian sengketa. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, sistem atau layanan yang digunakan, serta fakta konkret.
QApa dasar hukum Sistem Layanan Informasi Keuangan?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, Peraturan OJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, Peraturan OJK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank, Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang SLIK, dan Peraturan OJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks dan fakta.
QKapan Sistem Layanan Informasi Keuangan menjadi penting?
A
Istilah ini menjadi penting ketika fakta, transaksi, layanan, kegiatan usaha, atau proses hukum berkaitan langsung dengan Perbankan.
QApa yang perlu diperiksa terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan?
A
Periksa kronologi, dokumen, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, sistem yang digunakan, dan perkembangan hukum terbaru.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hukum IndonesiaKeuangan, Perbankan & InvestasiPerbankanSistem Layanan Informasi Keuangan
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.