KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Sita Tanah

Agraria, Perumahan & Konstruksi›Agraria & Pertanahan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

24 ViewsHuruf S

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Sita Tanah merupakan istilah penting dalam pertanahan & properti. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Sita Tanah adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hak atas tanah, pendaftaran, atau transaksi pertanahan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Sita Tanah serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Sita Tanah adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hak atas tanah, pendaftaran, atau transaksi pertanahan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Sita Tanah harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Rujukan utamanya adalah UUPA dan peraturan pendaftaran tanah. Status tanah, batas, sertifikat, peralihan, pengadaan, dan sengketa harus dinilai berdasarkan data fisik, data yuridis, dokumen, dan kewenangan instansi pertanahan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Sita Tanah.

JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Sumber Resmi

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Sita Tanah dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis: Dalam sebuah perkara di pengadilan muncul persoalan mengenai “Sita Tanah”. Para pihak menyampaikan dalil dan bukti, sedangkan hakim menilai keterkaitannya dengan aturan yang berlaku. Istilah tersebut tidak cukup disebut sebagai label; penerapannya bergantung pada fakta yang terbukti, kewenangan forum, dan ketentuan acara yang relevan.