KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Surveilans Kesehatan

Kesehatan, Pangan & Produk Halal›Kesehatan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

58 ViewsHuruf S

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Surveilans Kesehatan merupakan istilah penting dalam hukum kesehatan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan berkesinambungan terhadap data dan informasi kesehatan untuk mendukung pencegahan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Surveilans Kesehatan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan berkesinambungan terhadap data dan informasi kesehatan untuk mendukung pencegahan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Surveilans Kesehatan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan surveilans kesehatan — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Surveilans Kesehatan dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 17/2023 berstatus berlaku dan menggantikan sejumlah undang-undang kesehatan sebelumnya. Beberapa ketentuan telah dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi dan harus dibaca sesuai pemaknaan yang berlaku.

Buka UU Nomor 17 Tahun 2023 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Surveilans Kesehatan.

Ketentuan surveilans kesehatan — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Surveilans Kesehatan dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 17/2023 berstatus berlaku dan menggantikan sejumlah undang-undang kesehatan sebelumnya. Beberapa ketentuan telah dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi dan harus dibaca sesuai pemaknaan yang berlaku.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Surveilans Kesehatan dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU 17/2023 tentang Kesehatan, terdapat fakta yang menunjukkan kegiatan pengamatan yang sistematis dan berkesinambungan terhadap data dan informasi kesehatan untuk mendukung pencegahan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Surveilans Kesehatan. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.