Tabungan Syariah merupakan istilah penting dalam hukum perbankan syariah. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh penerapan, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Pengertian Singkat
Tabungan Syariah adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain sesuai Prinsip Syariah dengan penarikan menurut syarat tertentu.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Tabungan Syariah serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Tabungan Syariah adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain sesuai Prinsip Syariah dengan penarikan menurut syarat tertentu.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Tabungan Syariah harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Catatan penerapan: UU 21/2008 berstatus berlaku dan telah diubah antara lain oleh UU 4/2023, termasuk penyesuaian nomenklatur Bank Perekonomian Rakyat Syariah serta penguatan kerangka sektor keuangan.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
♛
Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Tabungan Syariah.
01
Pasal 1 dan ketentuan Perbankan Syariah terkait — Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
Catatan penerapan — UU 21/2008 berstatus berlaku dan telah diubah antara lain oleh UU 4/2023, termasuk penyesuaian nomenklatur Bank Perekonomian Rakyat Syariah serta penguatan kerangka sektor keuangan.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Tabungan Syariah dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain sesuai Prinsip Syariah dengan penarikan menurut syarat tertentu. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Tabungan Syariah. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus menggunakan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Tabungan Syariah dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Tabungan Syariah?
A
Tabungan Syariah pada pokoknya berarti simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain sesuai Prinsip Syariah dengan penarikan menurut syarat tertentu.
QApa dasar hukum Tabungan Syariah?
A
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Perbankan Syariah terkait — Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
QApakah pengertian Tabungan Syariah selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Tabungan Syariah dalam konteks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
QMengapa Tabungan Syariah penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, risiko, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Perbankan Syariah.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hukum IndonesiaHukum Perbankan SyariahSektor KeuanganTabungan Syariah
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Tabungan Syariah? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Tabungan Syariah? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.