KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Tabungan Wajib

Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial›Jaminan Sosial

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

347 ViewsHuruf T

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Tabungan Wajib merupakan istilah penting dalam hukum jaminan sosial. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh penerapan, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Tabungan Wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program tertentu yang dikelola untuk tujuan jaminan sosial sesuai ketentuan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Tabungan Wajib serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Tabungan Wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program tertentu yang dikelola untuk tujuan jaminan sosial sesuai ketentuan.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Tabungan Wajib harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 dan ketentuan SJSN/BPJS terkait: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana telah mengalami perubahan terkait.
Catatan penerapan: UU 40/2004 berstatus berlaku dan telah diubah antara lain oleh UU 4/2023 dan UU 6/2023. Penyelenggaraan BPJS juga tunduk pada UU 24/2011 dan peraturan pelaksana.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Tabungan Wajib.

Pasal 1 dan ketentuan SJSN/BPJS terkait — Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana telah mengalami perubahan terkait.

Catatan penerapan — UU 40/2004 berstatus berlaku dan telah diubah antara lain oleh UU 4/2023 dan UU 6/2023. Penyelenggaraan BPJS juga tunduk pada UU 24/2011 dan peraturan pelaksana.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Tabungan Wajib dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana telah mengalami perubahan terkait, terdapat fakta yang berkaitan dengan simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program tertentu yang dikelola untuk tujuan jaminan sosial sesuai ketentuan. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Tabungan Wajib. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus menggunakan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.