Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Tanah Absentee merupakan istilah penting dalam hukum agraria dan pertanahan. Entri ini disusun sebagai bagian dari Batch 016 V1.1 setelah baseline anti-duplikat diperluas untuk mencakup arsip lama 1.000 istilah dan seluruh batch terdokumentasi.
Tanah Absentee adalah istilah dalam hukum agraria dan pertanahan yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak pengelolaan, reforma agraria, konsolidasi, tanah terlantar, bank tanah, serta pemberian dan pembaruan hak.
Berikut pengertian Tanah Absentee serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Tanah Absentee adalah istilah dalam hukum agraria dan pertanahan yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak pengelolaan, reforma agraria, konsolidasi, tanah terlantar, bank tanah, serta pemberian dan pembaruan hak. Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP 18 Tahun 2021, dan PP 64 Tahun 2021. Untuk penerapan konkret, pembaca harus merujuk pada rumusan peraturan yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta yang dihadapi.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Tanah Absentee.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ Rujukan utama — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP 18 Tahun 2021, dan PP 64 Tahun 2021.
Catatan status — UUPA berstatus berlaku; PP 18/2021 mengatur Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah; PP 64/2021 mengatur Badan Bank Tanah.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Tanah Absentee dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP 18 Tahun 2021, dan PP 64 Tahun 2021, terdapat fakta yang berkaitan dengan tanah absentee. Jika syarat, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang relevan terpenuhi, konsep Tanah Absentee dapat digunakan untuk membantu analisis hukum. Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Tanah Absentee tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP 18 Tahun 2021, dan PP 64 Tahun 2021: Sumber Resmi↗
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Tanah Absentee dapat dibaca semua pengunjung.
Tanah Absentee merupakan istilah dalam hukum agraria dan pertanahan yang harus dipahami sesuai konteks pengaturan yang berlaku.
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP 18 Tahun 2021, dan PP 64 Tahun 2021.
Tidak selalu. Ruang lingkupnya dapat dipengaruhi peraturan pelaksana, perubahan regulasi, dan konteks penerapan.
Istilah ini membantu memahami penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak pengelolaan, reforma agraria, konsolidasi, tanah terlantar, bank tanah, serta pemberian dan pembaruan hak secara lebih terstruktur.
Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Telusuri aturan terkait, simpan catatan, dan bangun riset hukum yang lebih terarah dari istilah ini.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Tanah Absentee? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.