KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Tata Guna Lahan Pertanian

Lingkungan, SDA & Energi›Sistem Budi Daya Pertanian

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

146 ViewsHuruf T

Tata Guna Lahan Pertanian merupakan istilah penting dalam hukum budi daya pertanian. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Tata Guna Lahan Pertanian merupakan istilah penting dalam hukum budi daya pertanian. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Tata Guna Lahan Pertanian serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Tata Guna Lahan Pertanian adalah istilah dalam hukum budi daya pertanian yang menjelaskan perencanaan budi daya, lahan, benih, bibit, varietas, penanaman, panen, pascapanen, sarana, prasarana, pupuk, pestisida, alat mesin, usaha, pelindungan tanaman, perizinan, pembinaan, atau pengawasan yang berkaitan dengan tata Guna Lahan Pertanian.

Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk penerapan pada perkara, perizinan, kegiatan usaha, administrasi, pengawasan, penegakan hukum, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Tata Guna Lahan Pertanian harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 dan ketentuan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan terkait: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Catatan penerapan: UU 22/2019 berstatus berlaku dan diubah melalui UU 6/2023. Peraturan pelaksana terkini antara lain PP 7/2026 yang mengatur lebih rinci lahan, air, benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pelindungan tanaman, panen, pascapanen, permodalan, perizinan, pembinaan, pengawasan, dan sanksi.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Tata Guna Lahan Pertanian.

Pasal 1 dan ketentuan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan terkait — Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Catatan penerapan — UU 22/2019 berstatus berlaku dan diubah melalui UU 6/2023. Peraturan pelaksana terkini antara lain PP 7/2026 yang mengatur lebih rinci lahan, air, benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pelindungan tanaman, panen, pascapanen, permodalan, perizinan, pembinaan, pengawasan, dan sanksi.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Tata Guna Lahan Pertanian dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan tata Guna Lahan Pertanian. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, standar, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Tata Guna Lahan Pertanian.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.