KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Tata Kelola Kelautan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf T

Tata Kelola Kelautan merupakan istilah penting dalam hukum kelautan. Entri ini disusun untuk membantu memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Tata Kelola Kelautan merupakan istilah penting dalam hukum kelautan. Entri ini disusun untuk membantu memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Tata Kelola Kelautan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Tata Kelola Kelautan adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum kelautan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan wilayah laut, sumber daya kelautan, pembangunan dan pengelolaan kelautan, ruang laut, lingkungan laut, jasa kelautan, teknologi, keamanan, keselamatan, data, dan kelembagaan.

Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Makna dan akibat hukum dalam perkara nyata harus ditentukan dengan membaca rumusan norma yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Tata Kelola Kelautan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 dan ketentuan Kelautan terkait: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Catatan status: UU 32/2014 berstatus berlaku dan telah diubah melalui UU 6/2023.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Tata Kelola Kelautan.

Pasal 1 dan ketentuan Kelautan terkait — Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Catatan status — UU 32/2014 berstatus berlaku dan telah diubah melalui UU 6/2023.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Tata Kelola Kelautan dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berhubungan dengan tata kelola kelautan. Apabila unsur, persyaratan, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, atau larangan yang relevan terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Tata Kelola Kelautan.

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.