Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Usaha Perasuransian merupakan istilah penting dalam hukum perasuransian. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh penerapan, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Usaha Perasuransian serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Usaha Perasuransian adalah kegiatan usaha di bidang asuransi, asuransi syariah, reasuransi, reasuransi syariah, pialang, penilaian kerugian, atau kegiatan terkait yang ditentukan undang-undang.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Untuk penerapan pada perkara, kontrak, layanan, kebijakan, atau hubungan hukum tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Usaha Perasuransian.
Catatan penerapan — UU 40/2014 berstatus berlaku dan diubah dengan UU 4/2023. Penerapan istilah juga perlu membaca peraturan OJK dan ketentuan pelaksana yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Usaha Perasuransian dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha di bidang asuransi, asuransi syariah, reasuransi, reasuransi syariah, pialang, penilaian kerugian, atau kegiatan terkait yang ditentukan undang-undang. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Usaha Perasuransian.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus menggunakan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Usaha Perasuransian dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023: https://peraturan.go.id/id/uu-no-40-tahun-2014
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Usaha Perasuransian beserta jawaban ringkasnya.
Usaha Perasuransian pada pokoknya berarti kegiatan usaha di bidang asuransi, asuransi syariah, reasuransi, reasuransi syariah, pialang, penilaian kerugian, atau kegiatan terkait yang ditentukan undang-undang.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Perasuransian terkait — Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Usaha Perasuransian dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, risiko, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Perasuransian.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Usaha Perasuransian? Sampaikan di sini.