KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Verifikasi Informasi Geospasial

Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Informasi Geospasial

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf V

Verifikasi Informasi Geospasial merupakan istilah penting dalam hukum informasi geospasial. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Verifikasi Informasi Geospasial serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Verifikasi Informasi Geospasial adalah istilah yang digunakan dalam hukum informasi geospasial untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan referensi koordinat, pemetaan, survei, data dasar, data tematik, metadata, kualitas, interoperabilitas, jaringan informasi, satu peta, penyelenggara, atau pembinaan geospasial. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, standar teknis, kondisi objek, serta fakta konkret.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Verifikasi Informasi Geospasial.

UU 4/2011 berstatus berlaku dan telah diubah melalui UU 6/2023. PP 45/2021 mengatur jenis IG, penyelenggara, penyelenggaraan, pelaksana, pemutakhiran IGD, pembinaan, dan sanksi administratif.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Verifikasi Informasi Geospasial dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu kegiatan pengelolaan, pemanfaatan, pelayanan, atau sengketa terdapat persoalan mengenai Verifikasi Informasi Geospasial. Untuk menilai penerapannya dalam Informasi Geospasial, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, standar teknis, kondisi objek, serta ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.

Istilah Terkait

Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Verifikasi Informasi Geospasial dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.

Sumber Resmi

Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.

Sumber resmi — UU 4/2011: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39136/uu-no-

Sumber resmi — PP 45/2021: https://peraturan.bpk.go.id/Details/161966/pp-no-45-tahun-2021

FAQ

Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Verifikasi Informasi Geospasial beserta jawaban ringkasnya.

QApa yang dimaksud dengan Verifikasi Informasi Geospasial?

QApa dasar hukum Verifikasi Informasi Geospasial?

Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks dan fakta.

QKapan Verifikasi Informasi Geospasial menjadi penting?

Istilah ini menjadi penting ketika fakta, kegiatan, pelayanan, atau proses hukum berkaitan langsung dengan Informasi Geospasial.

QApa yang perlu diperiksa terkait Verifikasi Informasi Geospasial?

Periksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan lembaga, standar teknis, kondisi objek, dan perkembangan hukum terbaru.

QApakah contoh Verifikasi Informasi Geospasial merupakan nasihat hukum?

Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif; perkara nyata perlu dianalisis berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.

Jelajahi Huruf VIstilah hukum lainnya

Lihat semua →

Vague Norm›Vaksinasi Hewan›Validasi Aksi Mitigasi›Validasi Data Fakir Miskin›Validasi Data Statistik›Validasi Informasi Geospasial›

Jelajahi KategoriAdministrasi Negara & Pelayanan Publik →

Tags

Administrasi Negara & Pelayanan PublikHukum IndonesiaInformasi GeospasialVerifikasi Informasi Geospasial

Diskusi & Komentar

Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Verifikasi Informasi Geospasial? Sampaikan di sini.