536Total PutusanPutusan dan yurisprudensi yang sudah dipublikasikan.
PORTAL MIMBAR HUKUM
Putusan & Yurisprudensi
Telusuri putusan pengadilan, kaidah hukum, pertimbangan hakim, amar putusan, regulasi terkait, dan sumber resmi dalam satu portal.
5YurisprudensiData yang memang diklasifikasikan sebagai yurisprudensi.
6PengadilanPengadilan yang telah memiliki data putusan di portal.
21 Sep 2026Update TerbaruPembaruan terakhir dari data Putusan & Yurisprudensi.
Yurisprudensi Pilihan
Yurisprudensi yang telah diklasifikasikan dan dipilih dari data resmi yang tersedia.
Yurisprudensi 2/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Harga Tidak Wajar
INTISARI PUTUSAN
Mahkamah Agung merumuskan bahwa harga pembelian yang jauh di bawah harga pasar dapat menjadi keadaan yang membuat pembeli patut menduga barang berasal dari tindak pidana.
Kaidah Hukum
Buka Detail Putusan →
Pembelian barang dengan harga yang tidak wajar dapat mendukung penilaian bahwa pembeli patut menduga barang tersebut berasal dari kejahatan.
YURISPRUDENSIYurisprudensi 3/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Kendaraan Tanpa SuratMahkamah Agung · Penadahan · 2018 203YURISPRUDENSIYurisprudensi 1/Yur/Pid/2018 — Pembunuhan: Unsur KesengajaanMahkamah Agung · Pembunuhan · 2018 234YURISPRUDENSIYurisprudensi 4/Yur/Pid/2018 — Penipuan dan WanprestasiMahkamah Agung · Penipuan · 2018 610
Telusuri Berdasarkan Bidang Hukum
Pilih bidang hukum untuk menyaring Putusan & Yurisprudensi secara langsung.
Hukum Keluarga & Perdata AgamaKeluarga, waris, perkawinan, dan ekonomi syariah
12
ITETelusuri putusan dan yurisprudensi pada bidang ini
13
Kejahatan terhadap KesusilaanTelusuri putusan dan yurisprudensi pada bidang ini
1
KepailitanTelusuri putusan dan yurisprudensi pada bidang ini
6
Narkotika dan PsikotropikaTelusuri putusan dan yurisprudensi pada bidang ini
40
Peradilan Anak ABHTelusuri putusan dan yurisprudensi pada bidang ini
1
PerdataSengketa dan perkara keperdataan
173
Perdata Khusus / BisnisNiaga, bisnis, konsumen, arbitrase, KI, dan korporasi
3
PerjudianTelusuri putusan dan yurisprudensi pada bidang ini
7
PerpajakanTelusuri putusan dan yurisprudensi pada bidang ini
1
Katalog lengkap aktif. Seluruh bidang dan subbidang hukum tersedia pada filter Bidang Hukum di atas dan pada kolom Bidang Hukum ketika menambah/edit Putusan di Dashboard.
Putusan Terbaru
536 data ditemukan.
Putusan PN Binjai Nomor 41/Pdt.P/2026/PN Bnj — Permohonan
INTISARI PUTUSAN
Pengadilan Negeri Binjai memutus perkara Nomor 41/Pdt.P/2026/PN Bnj pada 2026-08-04. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan/atau publikasi resmi Pengadilan Negeri Binjai.
Putusan PN Binjai Nomor 12/Pdt.G/2026/PN Bnj — Perdata
INTISARI PUTUSAN
Pengadilan Negeri Binjai memutus perkara Nomor 12/Pdt.G/2026/PN Bnj pada 2026-08-04. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan/atau publikasi resmi Pengadilan Negeri Binjai.
Putusan PN Binjai Nomor 43/Pdt.P/2026/PN Bnj — Permohonan
INTISARI PUTUSAN
Pengadilan Negeri Binjai memutus perkara Nomor 43/Pdt.P/2026/PN Bnj pada 2026-07-31. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan/atau publikasi resmi Pengadilan Negeri Binjai.
Putusan PN Binjai Nomor 39/Pdt.P/2026/PN Bnj — Permohonan
INTISARI PUTUSAN
Pengadilan Negeri Binjai memutus perkara Nomor 39/Pdt.P/2026/PN Bnj pada 2026-07-30. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan/atau publikasi resmi Pengadilan Negeri Binjai.
Putusan PN Binjai Nomor 38/Pdt.P/2026/PN Bnj — Permohonan
INTISARI PUTUSAN
Pengadilan Negeri Binjai memutus perkara Nomor 38/Pdt.P/2026/PN Bnj pada 2026-07-30. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan/atau publikasi resmi Pengadilan Negeri Binjai.
Putusan PN Medan Nomor 775/Pid.Sus-LH/2026/PN Mdn — Lingkungan Hidup
INTISARI PUTUSAN
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 775/Pid.Sus-LH/2026/PN Mdn pada 2026-07-30. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn — Korupsi
INTISARI PUTUSAN
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn pada 2026-07-30. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Medan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn — Korupsi
INTISARI PUTUSAN
Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn pada 2026-07-30. Identitas pokok perkara ini disusun berdasarkan metadata resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan PN Gunung Sitoli Nomor 37/Pdt.G/2026/PN Gst — Perbuatan Melawan Hukum
INTISARI PUTUSAN
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memutus perkara perdata klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum Nomor 37/Pdt.G/2026/PN Gst pada 2026-07-30. Intisari ini dibatasi pada identitas perkara dan para pihak yang tercantum dalam metadata resmi…
Putusan PN Gunung Sitoli Nomor 81/Pdt.G/2025/PN Gst — Perbuatan Melawan Hukum
INTISARI PUTUSAN
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memutus perkara perdata klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum Nomor 81/Pdt.G/2025/PN Gst pada 2026-07-29. Intisari ini dibatasi pada identitas perkara dan para pihak yang tercantum dalam metadata resmi…
Kaidah Hukum Populer
Pokok kaidah dari Putusan yang memang memiliki data Kaidah Hukum.
KAIDAH HUKUMYurisprudensi 4/Yur/Pid/2018 — Penipuan dan Wanprestasi
Tidak dipenuhinya perjanjian tidak otomatis menjadi penipuan; unsur itikad buruk sejak awal menjadi faktor pembeda penting.
Mahkamah Agung · Penipuan · 2018KAIDAH HUKUMYurisprudensi 1/Yur/Pid/2018 — Pembunuhan: Unsur KesengajaanPenggunaan alat berbahaya untuk menyerang bagian tubuh vital dapat menunjukkan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa.
Mahkamah Agung · Pembunuhan · 2018KAIDAH HUKUMYurisprudensi 2/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Harga Tidak WajarPembelian barang dengan harga yang tidak wajar dapat mendukung penilaian bahwa pembeli patut menduga barang tersebut berasal dari kejahatan.
Mahkamah Agung · Penadahan · 2018KAIDAH HUKUMYurisprudensi 3/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Kendaraan Tanpa SuratKetiadaan surat kendaraan yang sah dapat menjadi dasar untuk menilai bahwa pembeli patut menduga kendaraan berasal dari tindak pidana.
Mahkamah Agung · Penadahan · 2018MIMBAR HUKUM
Regulasi, Kamus Hukum, Putusan & Yurisprudensi, Analisis, serta informasi hukum dalam satu ekosistem.
Terhubung dengan Ekosistem Hukum
Struktur data disiapkan untuk relasi Putusan ↔ Regulasi ↔ Pasal ↔ Kamus Hukum tanpa membuat relasi hukum palsu.