PERATURAN ANRI Nomor 5 Tahun 2025

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang
dimaksud dengan:
1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis,
susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat
penanda tangan, dan pengendalian yang digunakan
dalam komunikasi kedinasan.
2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima
oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Arsip Nasional
Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan.
3. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya
disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk
lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan
tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di
ibukota negara.
4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada ANRI yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua
arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di
lingkungannya.
5. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada ANRI yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan kearsipan.
6. Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
7. Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri atas gambar
dan tulisan yang merupakan identitas resmi ANRI.
8. Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam atau
memiliki tingkat keasaman rendah, memiliki keawetan,
dan daya tahan tinggi dalam jangka waktu lama.
9. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan
dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada
badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada
pada pemberi mandat.
10. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis adalah aplikasi
pengelolaan arsip dinamis dalam lingkup sistem
pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar,
- 3 -
dan digunakan secara bagi pakai oleh pemerintah pusat
dan/atau pemerintah daerah.
11. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum
yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang
memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat
elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan
identitas yang menunjukkan status subjek hukum para
pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri
atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau
terkait dengan informasi elektronik lainnya yang
digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.