KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pejabat Pemerintahan

Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Administrasi Pemerintahan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

64 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Pejabat Pemerintahan merupakan istilah penting dalam administrasi pemerintahan & layanan publik. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Pejabat Pemerintahan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pejabat Pemerintahan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pejabat Pemerintahan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Pejabat Pemerintahan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Rujukan utama adalah UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pelayanan Publik. Untuk keterbukaan informasi digunakan UU 14/2008; untuk Ombudsman digunakan UU 37/2008. Sengketa TUN mengikuti hukum acara peradilan tata usaha negara.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pejabat Pemerintahan.

JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Sumber Resmi

JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Sumber Resmi

JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sumber Resmi

JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Sumber Resmi

Glosarium Peraturan JDIH BPK

Sumber Resmi

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

2 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pejabat Pemerintahan dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis: Sebuah instansi pemerintah sedang memproses keputusan atau layanan yang berkaitan dengan “Pejabat Pemerintahan”. Petugas memeriksa kewenangan, dokumen, prosedur, dan syarat yang berlaku sebelum mengambil tindakan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, istilah tersebut tidak boleh digunakan untuk membenarkan keputusan secara otomatis.