PORTAL REGULASIPERATURAN BKN
PERATURAN BKN Nomor 1 Tahun 2025
Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
Sedang dibacaPasal 4Pasal 4 dari 38
☰Daftar Isi Regulasi38 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →1Nomor
2025Tahun Terbit
38Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 4 dari 38
11%
TEKS RESMI
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, BKN menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis Manajemen
ASN;
b. pembinaan atas pelaksanaan kebijakan teknis
Manajemen ASN;
c. penyelenggaraan pelayanan atas pelaksanaan kebijakan
teknis Manajemen ASN;
d. pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis
Manajemen ASN;
e. pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
f. pelaksanaan kebijakan teknis digitalisasi Manajemen ASN
terintegrasi secara nasional serta pengelolaan data dan
informasi ASN ;
g. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
kebijakan teknis Manajemen ASN;
h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebijakan
teknis Manajemen ASN;
i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan BKN;
j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan BKN;
k. pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawab BKN; dan
l. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKN.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
GrasiTerkait Pasal 4
Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Pengertian…
AnakDisebut dalam Pasal 4Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
Barang Milik NegaraDisebut dalam Pasal 4Barang Milik Negara adalah istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang menjelaskan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan…
Digitalisasi Manajemen ASNDisebut dalam Pasal 4Digitalisasi Manajemen ASN adalah istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan…
InformasiDisebut dalam Pasal 4Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
Manajemen ASNDisebut dalam Pasal 4Manajemen ASN adalah istilah dalam hukum aparatur sipil negara yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan sistem…
PenetapanDisebut dalam Pasal 4Penetapan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Pengelolaan Barang Milik NegaraDisebut dalam Pasal 4Pengelolaan Barang Milik Negara adalah istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang menjelaskan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja,…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 1 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045