PERATURAN BPKP Nomor 2 Tahun 2026

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama Pemrakarsa dan
pejabat pimpinan tinggi madya Pemrakarsa
membubuhkan paraf pada hasil analisis Biro
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 3 ) .
- 8 -
(2) Dalam hal penyusunan rancangan Peraturan BPKP
mengikutsertakan unit kerja terkait , pejabat pimpinan
tinggi madya Pemrakarsa meminta persetujuan kepada
pejabat pimpinan tinggi madya unit kerja terkait atas
hasil analisis Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pejabat pimpinan tinggi pratama Pemrakarsa
menyampaikan hasil penyusunan rancangan Peraturan
BPKP yang telah dibubuhi paraf kepada Sekretaris
Utama melalui K epala Biro dalam bentuk fisik dan
salinan digital.
(4) Hasil penyusunan rancangan Peraturan BPKP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan
naskah urgensi dan salindia presentasi.
(5) Sekretaris Utama menyampaikan hasil penyusunan
rancangan Peraturan BPKP, naskah urgensi, dan
salindia presentasi sebagaimana dima ksud pada ayat
(3) dan ayat (4) kepada Kepala dan Wakil Kepala untuk
mendapatkan persetujuan.
(6) Dalam hal Kepala dan/atau Wakil Kepala
membutuhkan penjelasan atas hasil penyusunan
rancangan P eraturan BPKP sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Sekretaris Utama bersama dengan
pejabat pimpinan tinggi madya Pemrakarsa dan/atau
pejabat pimpinan tinggi pratama Pemrakarsa
menyampaikan penjelasan kepada Kepala dan/atau
Wakil Kepala.