PERATURAN BPKP Nomor 2 Tahun 2026

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a dilakukan melalui program penyusunan
Peraturan BPKP.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan:
a. perintah Peraturan Perundang - undangan yang
lebih tinggi;
b. kewenangan dalam rangka penyelenggaraan
urusan pemerintahan di bidan g pengawasan
keuangan negara/daerah dan pembangunan
nasional; dan/atau
c. hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang -
undangan.
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Utama
melalui K epala Biro .
(4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disertai dengan naskah urgensi.
(5) Naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
memuat:
a. latar belakang;
b. analisis legalitas;
c. landasan pembentukan;
d. sasaran dan Materi Muatan ;
e. analisa dampak;
f. tata kelola;
g. reformasi reg ulasi (jika ada); dan
h. lampiran (jika diperlukan).
(6) Format naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 6 -