PORTAL REGULASIPERATURAN BRIN
PERATURAN BRIN Nomor 8 Tahun 2025
Tentang
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Kebumian dan Maritim
Sedang dibacaPasal 1Pasal 1 dari 29
☰Daftar Isi Regulasi29 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →8Nomor
2025Tahun Terbit
29Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 1 dari 29
3%
TEKS RESMI
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya
disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam
menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian,
dan penerapan, serta invensi dan inovasi,
penyelenggaraan ketenaganukliran, dan pen yelenggaraan
keantariksaan yang terintegrasi.
2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah
organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,
serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan
ketena ganukliran, dan/atau penyelenggaraan
keantariksaan.
BAB II
KEDUDUKAN
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
GrasiTerkait Pasal 1
Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Pengertian…
InvensiTerkait Pasal 1Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi berupa produk atau…
KeantariksaanTerkait Pasal 1Keantariksaan adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum keantariksaan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan kegiatan dan penyelenggaraan…
Penyelenggaraan KeantariksaanTerkait Pasal 1Penyelenggaraan Keantariksaan adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum keantariksaan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan kegiatan dan…
KetenaganukliranDisebut dalam Pasal 1Ketenaganukliran adalah istilah dalam hukum ketenaganukliran yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan tenaga nuklir, bahan dan…
NovasiDisebut dalam Pasal 1Novasi merupakan konsep atau istilah hukum yang digunakan untuk membahas perikatan, prestasi, pelanggaran kontrak, pengalihan hak dan utang,…
PengembangDisebut dalam Pasal 1Pengembang adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks perumahan, rumah susun, pembangunan, atau jasa konstruksi. Makna, ruang lingkup,…
PeraturanDisebut dalam Pasal 1Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045