PERATURAN BSSN Nomor 7 Tahun 2025

Beberapa k etentuan d alam Peraturan Badan Siber dan Sandi
Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ikatan Dinas b agi Lulusan
Politeknik Siber dan Sandi Negara ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 68 ) , diubah sebagai berikut:
1. Judul BAB I dihapus.
2. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah , sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Politeknik Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya
disingkat Poltek SSN adalah Perguruan Tinggi di
lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang
menyelenggarakan program diploma bidang
Keamanan Siber dan Sandi .
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur
Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur
Sipil Negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi
Negara sesuai dengan ketentuan per aturan
perundang - undangan.
3. Lulusan Poltek SSN adalah taruna yang telah
menyelesaikan pendidikan program diploma bidang
Keamanan Siber dan Sandi di Poltek SSN atau
Sekolah Tinggi Sandi Negara.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki
jabatan pemerintahan.
5. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah
pusat dan instansi pemerintah daerah.
6. Wajib Kerja adalah keharusan bekerja bagi Lulusan
Poltek SSN dan/atau Instansi Pemerintah atas
persetujuan PPK Badan Siber dan Sandi Negara.
7. Ikatan Dinas adalah masa Wajib Kerja dalam periode
tertentu.
8. Ganti Rugi adalah biaya yang harus dibayarkan oleh
Lulusan P oltek SSN yang tidak memenuhi ketentuan
Ikatan Dinas yang harus dijalankan.
9. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya
disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
Keamanan Siber dan sandi.
- 3 -
3. Ketentuan ayat (1), ayat (3) , ayat (4) , dan ayat (6) Pasal 3
diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Lulusan Poltek SSN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 wajib:
a. menandatangani perjanjian Ikatan Dinas; dan
b. melengkapi semua berkas yang dipersyaratkan,
untuk keperluan dalam pengangkatan sebagai calon
PNS Lulusan Poltek SSN.
(2) Penandatanganan perjanjian Ikatan Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi pembinaan dan pel aksanaan
urusan sumber daya manusia yang bertindak
untuk dan atas nama Badan; dan
b. Lulusan Poltek SSN.
(3) Dalam hal Lulusan Poltek SSN belum berusia 21 (dua
puluh satu) tahun pada saat penandatanganan
perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), perjanjian Ikatan Dinas juga ditandatangani
oleh orang tua/wali dari Lulusan Poltek SSN sebagai
pihak yang menyetujui.
(4) Apabila Lulusan Poltek SSN sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun,
Lulusan Poltek SSN harus melakukan
penandatanganan kembali perjanjian Ikatan Dinas.
(5) Selama menjalani Ikatan Dinas, dokumen Lulusan
Poltek SSN berupa:
a. asli ijazah;
b. asli transkrip nilai; dan
c. asli surat keterangan pendamping ijazah,
disimpan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi pembinaan dan pelaksanaan urusan
sumber daya manusia yang bertindak untuk dan atas
nama Badan.
(6) Perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.
4. Ketentuan mengenai f ormat perjanjian Ikatan Dinas bagi
Lulusan Poltek SSN dalam Lampiran I Peraturan Badan
Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Ikatan Dinas bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi
Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 4 -