PP Nomor 24 Tahun 1997

(1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara
pemegang hak atas tanah yang bersanggkutan dengan pemegang
hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya
diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas
yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah
yang bersangkutan.
(2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang
berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran
bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik
atau Kepala Kantor Peertanahan dalam pendaftaran tanah secara
sporadik membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2),
termasuk mengenai belum diperolehnya kesekapatan batas atau
ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
(4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dibubuhkan catatan atau tanda
yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru
merupakan batas-batas sementara.
(5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah
mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh
kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap
data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.

Paragraf 4
Pengkuran Dan Pemetaan Bidang-bidang Tanah Dan
Pembuatan Peta Pendataran