PP Nomor 24 Tahun 1997

(1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika:
a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas
satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli
hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak
sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak
disampaikan:
1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang
tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(2);
dan
2)surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang
bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau
untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan
Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan
dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau
c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan
hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau memenuhi syarat
untuk bertindak demikian; atau
d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat
kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum
pemindahan hak; atau
e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh
izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut
diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
atau

f. obyek...

f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam
sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridis; atau
g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang
bersanggkutan.
(2) Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara
tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya.