PERMEN LH/BPLH Nomor 2 Tahun 2025

FORCE MAJEURE
(1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa force majeure tidak
berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Force Majeure meliputi keadaan:
a. bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bum i, longsor , dan
kejadian - kejadian di luar kemampuan manusia;
b. huru - hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang
ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA
PIHAK untuk mengatasinya;
c. perubahan kebijakan pemerintah yang secar a langsung ataupun tidak
langsung mem engaruhi pelaksanaan kerja sama.
(3) Dalam hal terjadi force majeure sebagai mana dimaksud pada ayat (2), pihak
yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada pihak lainnya
selambat - lambatnya dalam jangka waktu 7 (tu juh) hari kerja sejak terjadi n ya
force majeure .
(4) Dalam hal force majeure terjadi terus menerus melebihi 30 (t iga puluh) hari
yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk
melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka
piha k yang terkena dampak force majeure tersebut dapat mengajukan
pemutusan Perjanjian Kerja Sama .
(5) Dalam hal dil aksanakan pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), masing - masing pihak tidak dapat menuntut ganti
rugi kepada pihak lain nya dengan dalih apapun.