PERMENHUT Nomor 13 Tahun 2025

(1) Dalam upaya pencegahan Konflik Kepentingan setiap
Satuan Kerja wajib:
a. menyusun identifikasi dan manajemen risiko
berkaitan dengan Konflik Kepentingan;
- 9 -
b. menyusun strategi pencegahan Konflik Kepentingan
di lingkungan unit kerjanya berdasarkan hasil
identifikasi;
c. membentuk komitmen Pengelolaan Konflik
Kepentingan; dan
d. menetapkan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik
Kepentingan.
(2) Penyusunan identifikasi risiko dan strategi pencegahan
Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huru f b berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
dan manajemen risiko di lingkungan Kementerian.
(3) Pimpinan Satuan Kerja menyampaikan hasil identifikasi
dan strategi pencegahan Konflik Kepentingan kepada
pimpinan Unit Organisasi dengan tembusan kepada
Inspektorat Jenderal setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun, mengikuti siklus penyampaian rencana
pe ngendalian intern.
(4) Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat
dijabat oleh:
a. kepala bagian yang mempunyai kewenangan di
bidang organisasi dan tata laksana pada direktorat
yang menangani urusan bidang sum ber daya
manusia;
b. kepala bagian yang mempunyai kewenangan di
bidang kepatuhan internal pada Inspektorat
Jenderal; dan
c. kepala bagian/kepala sub bagian tata usaha pada
pusat/biro/balai besar/balai.
(5) Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
a. mendukung implementasi Pengelolaan Konflik
Kepentingan;
b. mengusulkan pelatihan, asistensi, dan konsultasi
terkait Konflik Kepentingan kepada Satuan Kerja
yang membidangi pelatihan sumber daya manusia
kehutanan; dan
c. me nyusun lapora n pemantauan dan evaluasi
Pengelolaan Konflik Kepentingan setiap 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun dan menyampaikan kepada
Atasan.