PERMENHUT Nomor 13 Tahun 2025

(1) Pengaduan melalui Atasan atau pimpinan Satuan Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 3 ayat (1) huruf a
dan huruf b, selanjutnya dilakukan telaah oleh Pejabat
Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan pada masing -
masing Satuan Kerja.
(2) Pengaduan melalui layanan pengaduan yang tersedia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 3 ayat (1) huruf c
dilakuk an telaah oleh Inspektorat Jenderal.
(3) Dalam hal hasil telaah terbukti terdapat Konflik
Kepentingan dan berpotensi merugikan negara, pimpinan
Satuan Kerja melaporkan kepada pimpinan Unit
Organisasi masing - masing dengan tembusan kepada
Inspektur Jenderal.
(4) Pim pinan Unit Organisasi wajib menindaklanjuti setiap
pengaduan hasil telaah Konflik Kepentingan Satuan Kerja
dibawahnya melalui pemeriksaan internal sesuai dengan
tingkat kewenangannya.
(5) Pemeriksaan internal oleh pimpinan Unit Organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan
kepada pejabat di bawahnya yang mempunyai
kewenangan di bidang pembinaan kepegawaian.
(6) Pengaduan hasil pemeriksaan internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Inspektorat
Jenderal.
Bagian Kedua
Tindak Lanjut Penanganan Konflik Kepentingan