MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENHUT

PERMENHUT Nomor 13 Tahun 2025

Tentang

Pengelolaan dan Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kehutanan

Sedang dibacaPasal 22Pasal 22 dari 32
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
13Nomor
2025Tahun Terbit
32Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 22 dari 32
69%
TEKS RESMI

Pasal 22

Pelanggaran terkait K onflik K epentingan berupa:
a. Pejabat Pemerintahan tidak mencatatkan atau tidak
memperbarui daftar Kepentingan Pribadi yang dapat
menimbulkan Konflik Kepentingan;
b. Pejabat Pemerintahan tidak melakukan deklarasi apabila
terdapat Konflik Kepentingan;
c. Pejabat Pemerintahan tidak menjalankan keputusan
pengendalian Konflik Kepentingan dari Atasan;
d. Atasan dari Pejabat Pemerintahan tidak menindaklanjuti
deklarasi Konflik Kepentingan; dan/atau
e. Atasan dari Pejabat Pemerintahan tidak secara aktif
melakukan pengendalian Konflik kepentingan sedangkan
patut diduga dirinya mengetahui bahwa Pejabat
Pemerintahan yang menjadi lingkup tugas dan/atau
kewenangannya berada pada situasi Konflik Kepentingan.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Konflik KepentinganDisebut dalam Pasal 22

Konflik Kepentingan adalah kondisi ketika kepentingan pribadi pejabat dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang dibuatnya.…

 JalanDisebut dalam Pasal 22

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…

 KeputusanDisebut dalam Pasal 22

Keputusan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 KewenanganDisebut dalam Pasal 22

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 PejabatDisebut dalam Pasal 22

Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…

 Pejabat PemerintahanDisebut dalam Pasal 22

Pejabat Pemerintahan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…

 PutusanDisebut dalam Pasal 22

keputusan pengadilan yang menyelesaikan atau menentukan suatu perkara atau persoalan hukum sesuai kewenangan dan hukum acara yang berlaku.…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045