MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENKOP

PERMENKOP Nomor 4 Tahun 2025

Tentang

Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perkoperasian

Sedang dibacaPasal 14Pasal 14 dari 20
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
4Nomor
2025Tahun Terbit
20Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 14 dari 20
70%
TEKS RESMI

Pasal 14

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf b merupakan pengawasan yang
dilakukan sewaktu - waktu.
(2) Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan adanya :
a. pengaduan masyarakat;
b. kebutuhan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah ;
c. pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku
Usaha;
d. indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak
sesuai dengan persyaratan dasar dan PB
berdasarkan hasil pengawasan rutin; dan/atau
e. indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan .
(3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui inspeksi lapangan insidental.
Bagian Kedua
Tata Cara Peningkatan Kompetensi d an
Kapasitas Pengawasan

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
PanganDisebut dalam Pasal 14

Pangan adalah istilah dalam hukum pangan yang menjelaskan ketersediaan, produksi, cadangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi, keamanan, mutu, gizi, pangan…

 Pelaku UsahaDisebut dalam Pasal 14

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah…

 Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 14

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…

 Pemerintah PusatDisebut dalam Pasal 14

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud…

 PengaduDisebut dalam Pasal 14

orang yang berhak mengajukan pengaduan dalam tindak pidana yang penuntutannya mensyaratkan pengaduan. Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk…

 PengaduanDisebut dalam Pasal 14

Pengaduan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks proses hukum pidana dan pelaporan perkara. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 Pengaduan MasyarakatDisebut dalam Pasal 14

Pengaduan Masyarakat adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 14

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045