☰Daftar Isi Regulasi20 Pasal

PORTAL REGULASIPERMENKOP

PERMENKOP Nomor 4 Tahun 2025

Tentang

Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perkoperasian

Sedang dibacaPasal 11Pasal 11 dari 20

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

4Nomor

2025Tahun Terbit

20Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 11 dari 20

55%

TEKS RESMI

Pasal 11

Pengawasan terhadap PB Sektor Perkoperasian
sebagaimana dima ksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh:
a. Menteri;
- 7 -
b. gubernur;
c. bupati/wali kota;
d. kepala Administrator KEK; dan/atau
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,
sesuai dengan kewenangan masing - masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang - undangan .

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

KoperasiDisebut dalam Pasal 11

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip Koperasi sekaligus…

PerkoperasianDisebut dalam Pasal 11

Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan kegiatan Koperasi dalam kerangka hukum Indonesia. Uraian ini merupakan penjelasan…

BupatiDisebut dalam Pasal 11

Bupati adalah kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Uraian ini merupakan penjelasan…

GubernurDisebut dalam Pasal 11

Gubernur adalah kepala daerah provinsi yang juga menjalankan fungsi tertentu sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan. Uraian ini…

KewenanganDisebut dalam Pasal 11

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

PengusahaDisebut dalam Pasal 11

Pengusaha adalah orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan sendiri atau mewakili perusahaan dalam hubungan ketenagakerjaan. Uraian…

PeraturanDisebut dalam Pasal 11

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

Wali KotaDisebut dalam Pasal 11

Wali Kota adalah kepala daerah kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota. Uraian ini merupakan…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahPerizinan Berusaha Subsektor Pembudidayaan IkanPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMENPAR Nomor 4 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 29Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 4 preview

PutusanPutusan PN Gunung Sitoli Nomor 7/Pid.Sus/2026/PN Gst — KDRT dan Pemaafan HakimPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelTokoh Masyarakat Gelar Aksi Damai Tolak Aktivitas PT. Nias Indah Agro Sejahtera di BawolatoPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium