☰Daftar Isi Regulasi20 Pasal

PORTAL REGULASIPERMENKOP

PERMENKOP Nomor 4 Tahun 2025

Tentang

Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perkoperasian

Sedang dibacaPasal 9Pasal 9 dari 20

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

4Nomor

2025Tahun Terbit

20Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 9 dari 20

45%

TEKS RESMI

Pasal 9

(1) Pemeringkatan K operasi dilakukan oleh lembaga
independen yang memiliki kompetensi di bidangnya
dan telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan .
(2) Lembaga i ndependen p emeringkat Koperasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki PB
Sektor Perkoperasian .
(3) Pelanggaran atas PB Sektor Perkoperasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikena i sanksi
administratif.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berupa:
a. peringatan;
b. penghentian sementara kegiatan usaha;
c. pengenaan denda administratif; dan/atau
d. pencabutan PB .

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

KoperasiDisebut dalam Pasal 9

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip Koperasi sekaligus…

PerkoperasianDisebut dalam Pasal 9

Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan kegiatan Koperasi dalam kerangka hukum Indonesia. Uraian ini merupakan penjelasan…

AkreditasiDisebut dalam Pasal 9

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal terhadap kompetensi lembaga atau pihak tertentu untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian sesuai…

Denda AdministratifDisebut dalam Pasal 9

Denda Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…

KreditDisebut dalam Pasal 9

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam…

Penghentian Sementara Kegiatan UsahaDisebut dalam Pasal 9

Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah istilah yang digunakan dalam hukum perizinan berusaha berbasis risiko untuk menjelaskan aspek yang…

PeraturanDisebut dalam Pasal 9

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

Sanksi AdministratifDisebut dalam Pasal 9

Sanksi Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahPerizinan Berusaha Subsektor Pembudidayaan IkanPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMENHAN Nomor 34 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 29Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelNias Selatan Finalisasi Perbup PAUD Satu Tahun Prasekolah, Siapkan RAD 2026–2029Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium