MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENKOP

PERMENKOP Nomor 9 Tahun 2025

Tentang

Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Sedang dibacaPasal 4Pasal 4 dari 11
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
9Nomor
2025Tahun Terbit
11Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 4 dari 11
36%
TEKS RESMI

Pasal 4

(1) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir
kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan
melalui:
a. pola konvensional; atau
b. pola syariah.
(2) Skema Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:
a. dikenakan tarif layanan:
1. pola konvensional dengan tarif sebesar 4%
(empat persen) per tahun dan menurun; atau
2. pola syariah dengan tarif bagi hasil sebesar:
a) 20% (dua puluh persen) kepada LPDB
Koperasi dan sebesar 80% (delapan puluh
Dirut.LPDB SM.3 D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN
- 4 -
persen) kepada Koperasi Desa/Kelurahan
Merah Putih untuk modal kerja; atau
b) margin sebesar 3% (tiga persen) per tahun
dari harga beli untuk investasi ,
b. jangka waktu ( tenor ) Pinjaman atau Pembiayaan
Dana Bergulir paling lama 72 (tujuh puluh dua)
bulan;
c. dapat diberikan masa tenggang ( grace period ) paling
lama 8 (delapan) bulan; dan
d. periode pengembalian angsuran dilakukan secara
bulanan.
Bagian Kedua
Kriteria Penerima

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
DesaDisebut dalam Pasal 4

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…

 KelurahanDisebut dalam Pasal 4

Kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan yang dipimpin lurah sebagai perangkat kecamatan dan melaksanakan pelayanan pemerintahan sesuai ketentuan. Uraian…

 KoperasiDisebut dalam Pasal 4

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip Koperasi sekaligus…

 PinjamanDisebut dalam Pasal 4

Pinjaman adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks layanan perbankan, kredit, atau jasa keuangan digital. Makna, ruang lingkup,…

 AngsuranDisebut dalam Pasal 4

Angsuran adalah bagian pembayaran yang dilakukan secara berkala untuk melunasi suatu kewajiban. Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk…

 IkanDisebut dalam Pasal 4

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 KonvensiDisebut dalam Pasal 4

Konvensi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks proses beracara dalam perkara perdata. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…

 PersDisebut dalam Pasal 4

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045