MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENKOP

PERMENKOP Nomor 9 Tahun 2025

Tentang

Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Sedang dibacaPasal 6Pasal 6 dari 11
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
9Nomor
2025Tahun Terbit
11Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 6 dari 11
55%
TEKS RESMI

Pasal 6

(1) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memenuhi
kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ,
dapat mengajukan Pinjaman atau Pembiayaan Dana
Bergulir dan harus melengkapi dokumen persyaratan
meliputi:
a. formulir permohonan;
b. akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar
beserta pengesahannya;
c. rekening bank atas nama Koperasi;
d. kartu tanda penduduk pengurus dan pengawas;
e. nomor pokok wajib pajak atas nama Koperasi;
f. nomor induk berusaha; dan
g. rencana bisnis minimal memuat anggaran biaya atas
belanja modal dan/atau belanja operasional dan
rencana pengembalian.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan dalam bentuk fotokopi atau hasil pindai
( scan ) .

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
DesaDisebut dalam Pasal 6

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…

 KelurahanDisebut dalam Pasal 6

Kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan yang dipimpin lurah sebagai perangkat kecamatan dan melaksanakan pelayanan pemerintahan sesuai ketentuan. Uraian…

 KoperasiDisebut dalam Pasal 6

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip Koperasi sekaligus…

 PinjamanDisebut dalam Pasal 6

Pinjaman adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks layanan perbankan, kredit, atau jasa keuangan digital. Makna, ruang lingkup,…

 AktaDisebut dalam Pasal 6

dokumen tertulis yang dibuat untuk mencatat atau membuktikan suatu perbuatan, pernyataan, perjanjian, atau peristiwa hukum sesuai fungsi dan…

 Anggaran DasarDisebut dalam Pasal 6

Anggaran Dasar adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…

 BankDisebut dalam Pasal 6

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk…

 GuruDisebut dalam Pasal 6

Guru adalah istilah dalam hukum profesi guru dan dosen yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan profesi,…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045