☰Daftar Isi Regulasi58 Pasal

PORTAL REGULASIPERMENPERIN

PERMENPERIN Nomor 7 Tahun 2025

Tentang

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Elektronika Rumah Tangga Secara Wajib

Sedang dibacaPasal 36Pasal 36 dari 58

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

7Nomor

2025Tahun Terbit

58Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 36 dari 58

62%

TEKS RESMI

Pasal 36

(1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan
pemohon SPPT SNI:
a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 5 ayat
(3) ; atau
b. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian
dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan
SPPT SNI ,
Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI .
(2) Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik
melalui SIINas.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

IkanDisebut dalam Pasal 36

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

PemohonDisebut dalam Pasal 36

Pemohon adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks proses beracara dalam perkara perdata. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…

PenerbitDisebut dalam Pasal 36

Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…

PermohonanDisebut dalam Pasal 36

pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahPemberlakuan SNI Secara WajibPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMENPERIN Nomor 27 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 4Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 4 preview

PutusanYurisprudensi 5/Yur/Pid/2018 — Penipuan dengan Cek atau Bilyet Giro KosongPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelApa Itu Asas Legalitas dan Mengapa Penting dalam Hukum Pidana?Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium