PERPRES Nomor 6 Tahun 2025

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/ atau organik,
bahan alami dan/ atau sintetis, organisme dan/ atau yang
telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur
hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak
langsung.
2. Pupuk Bersubsidi adalah Pupuk yang pengadaan dan
penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk
kebutuhan Petani dan Pembudi Daya Ikan yang
dilaksanakan atas dasar progrErm Pemerintah di sektor
pertanian dan perikanan.
3. Tata Kelola Pupuk Bersubsidi adalah perencanaan,
pengadaan, pembayaran, pengawasan,
,
evaluasi, dan pelaporan Pupuk Bersubsidi.
4 Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi
yang berasal dari produksi dalam negeri dan/ atau luar
negerr.
5 Penyaluran adalah proses Pupuk
Bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat
Petani dan Pembudi Daya Ikan sebagai konsumen alhir.
6. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan
dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani
di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
dan/ atau peternakan.
7. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata
pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air
tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut
Gapoktan adalah kelembagaan pertanian yang dibentuk
dari kumpulan kelompok tani yang bekerja sama untuk
meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
9. Kelompok Pembudi Daya lkan yang selanjutnya disebut
Pokdakan adalah kelompok usaha di bidang
pembudidayaan ikan sejenis minimal
1O (sepuluh) orang Pembudi Daya Ikan.
10.Titik...
REPUEUK INDONESIA
10. Titik Serah Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut
Titik Serah adalah lokasi penerimaan Pupuk Bersubsidi
yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan.
11. Badan Usaha Milik Negara di bidang pupuk yang
selanjutnya disebut BUMN Pupuk adalah badan usaha
milik negara berbentuk persero yang melakukan
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai
dengan ketentuan dalam perjanjian dan/ atau p€raturan
perundang-undangan.
12. Menteri Koordinator adalah menteri yang
menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta
pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urus.rn
pemerintahan di bidang pertanian.
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN