PERPRES Nomor 72 Tahun 2025

(1) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak batas
akhir penerbitan Surat Tagihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (5) Wajib Bayar tidak melunasi
seluruh PNBP Terutang dan tidak
koreksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39, keberatan PNBP, atau keringanan PNBP:
a. Pimpinan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
a. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menerbitkan Surat
Penyerahan Tagihan PNBP kepada instansi yang
berwenang mengurus piutang negara untuk diproses
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang piutang negara; atau
b. Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan
Surat Penerusan Tagihan PNBP kepada Instansi
Pengelola PNBP.
(21 Berdasarkan Surat Penerusan Tagihan PNBP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pimpinan Instansi
Pengelola PNBP menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan
PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang
negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang piutang negara.
(3) Surat Penyerahan Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) mencantumkan besaran
PNBP Terutang yang tercatat pada tanggal penyerahan.
(4) PNBP Terutang yang telah diserahkan kepada instansi
yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tetap dicatat sebagai piutang PNBP
pada Instansi Pengelola PNBP berdasarkan besaran PNBP
pada saat diserahkan kepada instansi yang berwenang
mengurus piutang negara,