PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 72 Tahun 2025
Tentang
Standar Harga Satuan Regional
Sedang dibacaPasal 86Pasal 81 dari 104
☰Daftar Isi Regulasi104 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
72Nomor
2025Tahun Terbit
104Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 81 dari 104
78%
TEKS RESMI
Pasal 86
(1) Persetujuan keringanan berupa penundaan dan/atau
pengangsuran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 81
ayat (1) hurufa dan hurufb diberikan kepada Wajib Bayar
dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Instansi
Pengelola PNBP dalam surat persetujuan atas permohonan
keringanan PNBP.
(21 Wajib Bayar wajib melunasi PNBP Terutang sesuai dengan
jangka waktu penundaan pengangsurEm
dan/atau
sebagaimana ditetapkan dalam surat persetujuan atas
permohonan keringanan PNBP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AngsuranDisebut dalam Pasal 86
Angsuran adalah bagian pembayaran yang dilakukan secara berkala untuk melunasi suatu kewajiban. Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk…
IkanDisebut dalam Pasal 86Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
PersDisebut dalam Pasal 86Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…
UtangDisebut dalam Pasal 86Utang adalah kewajiban seseorang atau badan untuk memenuhi pembayaran atau prestasi kepada pihak lain berdasarkan perikatan yang sah.…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045