PERPRES Nomor 72 Tahun 2025

(1) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Instansi Pengelola
PNBP melakukan penelitian atas substansi permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP.
(2) Dalam . . .
?rf+fft]-{Sl
K INDONESIA
(21 Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), Instansi Pengelola PNBP berwenang untuk:
a. meminta konfirmasi atas tunggakan kewajiban PNBP,
pajak, serta kepabeanan dan cukai kepada instansi
terkait;
b. meminta dan/ atau meminjam buku, catatan, data,
dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau
digital kepada Wajib Bayar;
c. mengonfirmasi Wajib Bayar danlatau pihak yang
terkait;
d. meninjau tempat Wajib Bayar, termasuk tempat lain
terkait yang diperlukan;
e. meminta pertimbangan dari APIP; dan
f. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan
pemeriksaan PNBP terhadap permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP
dengan nilai tertentu.
(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat
Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan surat penolakan atau
persetqjuan pengembalian atas kelebihan pembayaran
PNBP kepada Wajib Bayar dengan tembusan Menteri.
(4) Wajib Bayar dapat mengajukan kembali permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP setelah
surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterima dalam hal:
a. Wajib Bayar memiliki bukti baru; dan
b. batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
ayat (21dan ayat (3) belum terlampaui.
(5) Surat persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran
PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah
PNBP Terutang berikutnya.
Bagian Kelima
Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung Pengembalian Penerimaan Negara
Bukan Pajak melalui Pemindahbukuan